Info Lowongan Kerja Cpns Mahkamah Agung

Lowongan Kerja CPNS Mahkamah Agung - Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat MA RI atau MA) yaitu forum tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman tolong-menolong dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari dampak cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi tubuh peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata perjuangan negara.

Sejarah Mahkamah Agung Masa penjajahan Belanda atas bumi pertiwi Indonesia, selain mempengaruhi roda pemerintahan juga sangat besar pengaruhnya terhadap Peradilan di Indonesia. Dari masa dijajah oleh Belanda (Mr. Herman Willem Daendels – Tahun 1807), kemudian oleh Inggris (Mr. Thomas Stanford Raffles – Tahun 1811 Letnan Jenderal) dan masa kembalinya Pemerintahan Hindia Belanda (1816-1842).[3]

Pada masa penjajahan Belanda Hoogerechtshoof merupakan Pengadilan Tertinggi dan berkedudukan di Jakarta dengan wilayah Hukum mencakup seluruh Indonesia. Hoogerechtshoof beranggotakan seorang Ketua, 2 orang anggota, seorang pokrol Jenderal, 2 orang Advokat Jenderal dan seorang Panitera dimana perlu dibantu seorang Panitera Muda atau lebih. Jika perlu Gubernur Jenderal sanggup menambah susunan Hoogerechtshoof dengan seorang Wakil dan seorang atau lebih anggota.[3]

Setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 19 Agustus 1945, Presiden Soekarno melantik/mengangkat Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama. Hari pengangkatan itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Makara Mahkamah Agung, melalui Surat Keputusan KMA/043/SK/VIII/1999 ihwal Penetapan Hari Makara Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tanggal 19 Agustus 1945 juga merupakan tanggal disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 beserta pembentukan dan pengangkatan Kabinet Presidentil Pertama di Indonesia. Mahkamah Agung terus mengalami dinamika sesuai dinamika ketatanegaraan. Antara tahun 1946 hingga dengan 1950 Mahkamah Agung pindah ke Yogyakarta sebagai ibukota Republik Indonesia. Pada dikala itu terdapat dua Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia yaitu

Mahkamah Agung Republik Indonesia mencari individu-individu berbakat dan memiliki potensi untuk bergabung dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada posisi :

Ketentuan umum:

• Proses seleksi penerimaan calon Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 terbuka untuk semua warga negara Indonesia
• Bersedia mengikuti seluruh proses tahapan seleksi
• Seluruh tahapan proses seleksi tidak dipungut biaya apapun
• Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah negara Republik Indonesia
• Apabila dalam pendidikan calon hakim dinyatakan tidak lulus maka status sebagai PNS dinyatakan
• gugur
• Bila ada hal-hal yang kurang terperinci pelamar sanggup menghubungi call center seleksi calon Hakim
• Mahkamah Agung pada nomor 0821 1089 1729 atau melalui sajian helpdesk pada SSCN BKN

Persyaratan pelamar gugusan umum:

• Warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa setia dan taat kepada Pancasila, undang-undang Dasar 1945 dan negara kesatuan Republik Indonesia
• Sehat jasmani dan rohani
• Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan aturan tetap
• Tidak pernah diberhentikan Dengan hormat tidak atas ajakan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/ anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polri
• Tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil CPNS atau pegawai negeri sipil PNS/ anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polri
• Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dari perguruan tinggi tinggi negeri atau swasta dengan aktivitas studi yang terakreditasi minimal b atau sangat baik dari Badan
• Akreditasi Nasional perguruan tinggi tinggi BAN PT pada dikala ijazah tersebut dikeluarkan kalau ratifikasi tidak tertulis di dalam ijazah maka dibuktikan dengan surat keterangan dari fakultas
• Indeks prestasi kumulatif IPK minimal 2,75 skala 4,00 dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai dilegalisir sekurang-kurangnya oleh dekan atau yang sederajat
• Usia minimal 22 tahun dan maksimal 32 tahun per tanggal 1 Desember 2017

Persyaratan pelamar gugusan cumlaude:

• Warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa setia dan taat kepada Pancasila, undang-undang Dasar 1945 dan negara kesatuan Republik Indonesia
• Sehat jasmani dan rohani
• Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan aturan tetap
• Tidak pernah diberhentikan Dengan hormat tidak atas ajakan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/ anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polri
• Tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil CPNS atau pegawai negeri sipil PNS/ anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polri
• Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dari perguruan tinggi tinggi negeri atau swasta yang berakreditasi a atau unggul dengan aktivitas studi yang terakreditasi A atau unggul dari Badan Akreditasi Nasional perguruan tinggi tinggi BAN PT pada dikala ijazah tersebut dikeluarkan, kalau ratifikasi tidak tertulis dalam ijazah maka dibuktikan dengan surat keterangan dari fakultas
• Lulusan terbaik cumlaude dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai dilegalisir sekurang-kurangnya oleh dekan atau yang sederajat 
• Usia minimal 22 tahun dan maksimal 32 tahun per tanggal 1 Desember 2017

Persyaratan pelamar gugusan khusus Papua dan Papua Barat:

• Warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa setia dan taat kepada Pancasila, undang-undang Dasar 1945 dan negara kesatuan Republik Indonesia
• Sehat jasmani dan rohani
• Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan aturan tetap
• Tidak pernah diberhentikan Dengan hormat tidak atas ajakan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/ anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polri
• Tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil CPNS atau pegawai negeri sipil PNS/ anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polri
• Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dari perguruan tinggi tinggi negeri atau swasta dengan aktivitas studi yang terakreditasi minimal b atau sangat baik dari Badan Akreditasi Nasional perguruan tinggi tinggi BAN PT pada dikala ijazah tersebut dikeluarkan kalau ratifikasi tidak tertulis di dalam ijazah maka dibuktikan dengan surat keterangan dari fakultas
• Indeks prestasi kumulatif IPK minimal 2,75 skala 4,00 dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai dilegalisir sekurang-kurangnya oleh dekan atau yang sederajat
• Persyaratan pelamar gugusan khusus Papua dan Papua Barat sesuai dengan Permenpan nomor 20 tahun 2017 abjad C Angka 3B
• Menamatkan Pendidikan Sekolah Dasar atau yang sederajat, sekolah menengah pertama atau yang sederajat dan sekolah menengah atas atau yang sederajat di wilayah Papua dan Papua Barat serta dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir
• Garis keturunan orang renta orisinil Papua dan Papua Barat serta dibuktikan dengan surat sertifikat kelahiran pelamar, fotokopi KTP bapak ( ayah kandung) dan surat keterangan kekerabatan keluarga dari Kelurahan atau desa
• Usia minimal 22 tahun dan maksimal 32 tahun per tanggal 1 Desember 2017 Persyaratan khusus pelamar gugusan calon hakim peradilan agama
• Wajib sanggup membaca dan memahami kitab kuning
• Apabila dinyatakan tidak bisa sebagaimana poin 1 maka yang bersangkutan dinyatakan gugur
• Beragama Islam

Batas tamat registrasi tanggal 26 Agustus 2017

Sumber https://goo.gl/Lsuk8X

Share this post